Transisi Tempat Hiburan Malam dan Karaoke Belum Boleh Beroperasi

Transisi Tempat Hiburan Malam dan Karaoke Belum Boleh Beroperasi

Transisi Tempat Hiburan Malam dan Karaoke Belum Boleh Beroperasi – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan izin operasi kepada tempat hiburan malam dan Karaoke saat Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi. Sebab risiko penularan COVID-19 di tempat tersebut tinggi. Jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko penularan tinggi karena pesertanya berdekatan, mengalami kontak fisik erat atau intensitas tinggi seperti tempat hiburan malam, spa, griya pijat, karaoke, tetap belum di izinkan beroperasi. Kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam paparan tertulis Transisi yang di lihat IDN Times.

Image result for Transisi Tempat Hiburan Malam dan Karaoke Belum Boleh Beroperasi

Transisi berlaku pada masa pandemi

Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB Transisi karena hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan.  COVID-19 Provinsi DKI Jakarta melihat adanya perlambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan. Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki PSBB Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan.

Masyarakat tetap minta di siplin menerapkan protokol kesehatan

Melansir dari http://thesunshineundergroundofficial.com/  menegaskan bahwa PSBB pengetatan yang terjadi sekitar sebulan terakhir ini adalah kebijakan rem darurat. Sebab, kasus COVID-19 di Jakarta sempat melonjak dan tak terkendali. Begitu stabil, kata Anies, rem darurat itu mulai dikurangi perlahan. Kami perlu tegaskan bahwa masyarakat kesiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali.

Ada sejumlah aturan baru saat Transisi

Anies mengatakan pada PSBB Transisi kali ini ada sejumlah kebijakan baru yang belum di terapkan sebelumnya.  Mendata pengunjung dan karyawan dalam sektor yang akan  membuka secara manual atau menggunakan teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah sehingga memudahkan analisa epidemiologi pelacakan kontak erat. Adapun informasi yang harus tersedia, yaitu nama, nomor telepon, dan NIK, tuturnya. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan tracing secara masif selama PSBB Transisi. Di sisi lain, kegiatan testing maupun upaya isolasi dan treatment di RS akan terus di tingkatkan kapasitasnya.