9 Maret Demo Tolak Omnibus Law Bakal Digelar di Gejayan

9 Maret Demo Tolak Omnibus Law Bakal Digelar di Gejayan

9 Maret Demo Tolak Omnibus Law Bakal Digelar di Gejayan

9 Maret Demo Tolak Omnibus Law Bakal Digelar di Gejayan
.- Berbagai elemen masyarakat yang tergabung ke dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Yogyakarta berencana melakukan Rapat Parlemen Jalanan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 mendatang.

Rencananya aksi Judi Online Indonesia tersebut akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang terpusat di sepanjang Jalan Gejayan, Yogyakarta, mulai pukul 14.00 WIB.

Humas ARB Yogyakarta, Kontra Tirano merasa sudah waktunya untuk menggelar aksi menolak Omnibus Law. Pemerintah, mengatakan, mengklaim RUU itu baik untuk UMKM dan buruh namun hingga saat ini tak ada sosialisasi yang jelas dan rinci.

BACA JUGA : Demo Tolak Omnibus Law, Empat Buruh Tangerang Jadi Tersangka

“Kita wajib turun ke jalan untuk menolak dan menggagalkan Omnibus Law,” kata, Tirano di Yogyakarta, Jumat (6/3).

Ketua Serikat Buruh Korwil DIY Dani Eko Wiyono menegaskan buruh bakal ikut serta dalam aksi. Dia yakin RUU Omnibus Law memang akan menyusahkan buruh dan menguntungkan investor jika ditetapkan.

Menurutnya, alasan mengapa Pemerintah akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia itu tidak berimplikasi apa pun bagi buruh dan UMKM. Bahkan, ada rencana penghapusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta penghilangan pesangon, dan jaminan sosial bagi buruh.

“Langkah tegas yang paling tepat saat ini adalah melawan dengan suara rakyat suara,” tegasnya. RUU Omnibus Law dikritik oleh berbagai kalangan masyarakat dan buruh. Selama ini, naskah RUU Omnibus Law sudah diberikan pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Mereka yakin bahwa Omnibus Law cacat hukum. Selain itu, isinya juga berpotensi merusak lingkungan, tidak mendukung para pekerja, dan hal lain yang dijadikan poin keberatan.

Beberapa LSM sempat diundang pemerintah untuk berdiskusi di Kantor Staf Presiden. Tetapi, mereka menolak dan menganggap percuma karena naskah sudah bukan lagi di tangan pemerintah, melainkan di DPR.

Selain itu, mereka juga kepalang menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengandung banyak kejanggalan. Sebab itu, undangan berdiskusi bersama di Istana Negara ditolak oleh para LSM.

Selama ini juga telah ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Empat orang itu sempat menggelar unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Tangerang, Banten.