Pancasila yang Menyatukan Indonesia

Pancasila yang Menyatukan

Pancasila yang Menyatukan Indonesia

Pancasila yang Menyatukan Indonesia – Liav Orgard dalam artikel berjudul The Preamble in Constitutional Interpretation yang ditulis dalam International Journal of Constitutional Law (I-Con) pada 2010 menyampaikan, pembukaan konstitusi tidak hanya berfungsi secara simbolis (symbolic preamble) sebagai pengantar sebuah konstitusi atau undang-undang dasa.

Ataupun hanya berfungsi dalam penafsiran pengujian undang-undang (interpretive preamble) dan sumber hukum konstitusi yang mengikat (substantive preamble).

Lebih dari itu, Orgard menyebutkan , pembukaan konstitusi juga mempunyai fungsi sosial untuk alat pemersatu (integrative) sebab adanya kesamaan identitas rakyat.

Tetapi sebaliknya, Orgad juga menulis, pembukaan konstitusi sangat mungkin menjadi alat pemecah (distintegrative) dan berkontribusi terhadap ketegangan sosial (social tension).

Orgad memberikan pengalaman perumusan pembukaan konstitusi negara Macedonia, Israel, Australia, dan Uni Eropa sebagai misal pembukaan konstitusi yang menjadi alat pemecah dan menimbulkan ketegangan sosial.

Di Macedonia, perumusan identitas sipil berdasarkan suku bangsa seperti bangsa Albania, bangsa Turki, bangsa Vlah, dan lain sebagainya ke dalam pembukaan konstitusi menyebabkan  konflik sebab ada etnis lain yang merasa hal itu terlalu dipaksakan.

Sementara di Israel, walaupun tidak mempunyai dokumen konstitusi tertulis secara khusus, tetapi adanya basic law (hukum dasar) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai konstitusi, menganut prinsip kebebasan dan kemanusiaan, kebebasan pendudukan (freedom of occupation), serta pernyataan sebagai negara Yahudi (Jewish State) sudah menyebabkan ketegangan antara kelompok di internal Yahudi (Yahudi sekuler dan ultra-ortodoks) ataupun dengan warga keturunan Arab karena melupakan identitas dan warisan budaya yang sudah berakar lama.

Di Australia, upaya amandemen pembukaan konstitusi pada 1999 dengan memasukkan kelompok aborigin sebagai minoritas asli (native minority) ditentang oleh kelompok aborigin itu sendiri yang menginginkan penamaan sebagai penjaga tanah air –the custodian(s) of our land– yang berakibat ditolaknya amandemen itu.

RUU HIP yang sudah resmi diajukan menjadi RUU inisiatif DPR dapat dibilang sudah memenuhi kategori terjadinya pemaksaan kepada tafsir Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Padahal, Pancasila merupakan materi penting dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai identitas nasional (national identity) dan kepercayaan nasional (national creed), sebab merupakan titik temu berbagai kepentingan pada saat mendirikan sekaligus membersamai republik ini. Karena itu, Pancasila harus dijaga pada posisi di tengah-tengah.

Pancasila menjadi ciri Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, melainkan negara berketuhanan sebagaimana disampaikan para begawan hukum tata negara seperti Bagir Manan, Mahfud MD, ataupun Yusril Ihza Mahendra. Karena itu, mewacanakan dan mempropagandakan sekularisme ataupun sekularitas sebagaimana disebutkan Ketua BPIP Yudian Wahyudi pada awal tahun ini dipastikan akan menimbulkan reaksi negatif dari kelompok nasionalis agamis.

RUU HIP yang dibuat untuk menyeragamkan tafsir Pancasila harus ditolak sebab tidak sesuai dengan prinsip keberagaman itu. Cukuplah pengalaman akan pahitnya penindasan dan pengekangan akibat tafsir tunggal Pancasila yang diterapkan Orde Baru menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang. Pancasila harus mampu menyatukan bangsa, bukan membuat tegang apalagi memecah belah anak bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *