Terlampau Rendah, Rasio Perpajakan Indonesia Disebut Mirip Uganda

Terlampau Rendah, Rasio Perpajakan Indonesia Disebut Mirip Uganda

Perpajakan Indonesia Disebut Mirip Uganda

Perpajakan Indonesia Disebut Mirip UgandaRasio Perpajakan Indonesia dinyatakan paling rendah diantara negara-negara di dunia. “Ini sungguh menyedihkan, kita nomor 16 di dunia dari PDB, tapi rasio perpajakan mirip Uganda,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu.

Baca juga : Harga Selangit, Berikut Daftar Koin Termahal di Dunia

Hal ini diungkapkan Febrio lantaran banyaknya permintaan pemberian insentif fiskal dalam berbagai kesempatan. Baik itu yang dilakukan perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

“Kalau semua minta insentif (fiskal) dari perusahaan besar dan perusahaan kecil ya susah,” kata dia.

Rasio pajak Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir. Sudah dipastikan dalam kondisi pandemi seperti saat ini akan lebih terpukul dari sebelumnya.

“Kalau dalam outlook 2020 akan lebih terpukul, akhir tahun ini (bisa) di bawah 9 persen,” kata dia.

Dalam pemberian insentif harus dilihat secara cermat. Harus dipastikan insentif yang diberikan hasilnya efektif atau malah sebaliknya.

Ada banyak cara untuk menilai efektivitas pemberian insentif. Pertama bisa dilihat dari tax holiday yang digunakan mengindikasikan pendapatan secara signifikan.

Kemudian setelah itu bisa dilihat dari penciptaan value addict yang lebih besar dibandingkan kehilangan penerimaan pemerintah.

Penilaian Lainnya

Kedua, dilihat dari investasi yang masuk ke perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. “Investasi yang kita dorong yang berdaya saing tinggi yang terjemahannya jang mengakibatn CAD,” jelas dia.

Ketiga penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapannya. Jika hal ini semua terjawab, maka akan mendorong industri tersebut menjadi lebih baik dengan adanya pemberian insentif fiskal.

Sebaliknya jika hasil evaluasi tidak efisien itu akan diubah arah kebijakan insentif fiskal.

“Jadi kita melihat insentif ini efektif apa enggak dalam menciptakan additional produk,” katanya mengakhiri.

Kemenkeu Patikan Rencana Penambahan Biaya Tetap Kredibel

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rencana penyesuaian biaya penanganan virus corona (Covid-19) dari Rp 677 triliun menjadi Rp 695,2 triliun telah diperhitungkan secara tepat dan kredibel.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk menangani dampak kesehatan, jaminan sosial, dan stimulus dunia usaha.

“Melengkapi pernyataan dalam akun media sosial Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kami sampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah penanganan dampak pandemi Covid-19 secara komprehensif,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2020).

Menurut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Yustinus melanjutkan, sebagai konsekuensi penambahan biaya untuk menangani Covid-19 ini, defisit APBN 2020 pun diperkirakan melebar dari semula defisit sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp 307,2 trilihn menjadi 5,07 persen atau Rp 852 triliun dalam Perpres 54/2020. Lalu ada defisit baru diperkirakan sebesar 6,34 persen atau Rp 1.039,2 triliun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *